Pemasyarakatan Jawa Timur Siap Bertransformasi, Karutan Magetan Hadiri Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI 

SURABAYA — Kepala Rutan Kelas IIB Magetan, Ari Rahmanto, menghadiri kegiatan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI ke Jawa Timur dalam rangka evaluasi keamanan, sumber daya manusia, serta tata kelola penyelenggaraan pemasyarakatan, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Samator Surabaya tersebut dipimpin oleh Andreas Hugo Pareira dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono, bersama jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

Baca juga: Jaksa Agung Lakukan Mutasi Besar-besaran di Kejaksaan RI

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual dan terverifikasi terkait kondisi riil penyelenggaraan pemasyarakatan di Jawa Timur, khususnya pada wilayah dengan tingkat hunian warga binaan yang tinggi serta kompleksitas permasalahan yang beragam. Fokus evaluasi diarahkan pada penguatan keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan, peningkatan integritas aparatur, serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.

Baca juga: DP2KBP3A Kabupaten Kediri Berikan Edukasi Ratusan Istri Sebagai Garda Terdepan Cegah Kekerasan dan Korupsi Sejak Dini

Sebagai Ketua Kunjungan Kerja Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pemasyarakatan secara menyeluruh. Menurutnya, pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, sehingga perlu terus didorong untuk menjaga keseimbangan antara aspek keamanan, penegakan hukum, dan pembinaan. Ia juga menilai Jawa Timur memiliki posisi penting sebagai wilayah dengan dinamika tinggi yang dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pemasyarakatan nasional.

Selain aspek keamanan, Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI turut meninjau kesiapan pemasyarakatan Jawa Timur dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pembahasan meliputi penguatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas), pengembangan mekanisme pidana non-pemenjaraan seperti pidana kerja sosial dan pengawasan, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan hukum nasional dengan kemampuan operasional di lapangan.

Baca juga: Sinergi Rutan dan KPU Magetan Wujudkan Pemutakhiran Data Pemilih yang Akurat dan Berkelanjutan

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan bahwa reformasi pemasyarakatan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak warga binaan. Ia menyoroti pentingnya penguatan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan sebagai bekal reintegrasi sosial, serta mendorong pemanfaatan teknologi dan penguatan kerja sama dengan masyarakat dan institusi pendidikan.

Baca juga: Kejari Kab Kediri Beri Bantuan Hukum Penyelamatan Aset Dinas Perkim dari PSU Pengembang

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan pemasyarakatan. Ia menegaskan komitmen jajaran pemasyarakatan Jawa Timur untuk terus melakukan pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Pemasyarakatan Jawa Timur siap mendukung kebijakan nasional dan bertransformasi menuju sistem yang aman, profesional, humanis, dan berkeadilan, ” tegas Kadiyono.

Baca juga: Pelaku Penipuan Emas Palsu Dibekuk, Polisi Lakukan Penyelidikan Lanjut

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan Komisi XIII DPR RI dapat merumuskan rekomendasi strategis dan aplikatif, baik dalam penguatan regulasi, kelembagaan, pengawasan, maupun kebijakan anggaran dan SDM, guna memperkuat sistem pemasyarakatan, khususnya di Jawa Timur, sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional. (Humas Rutan Magetan)