Achmad Sarjono
SURABAYA — Tahun anggaran 2026 hadir dengan banyak penyesuaian bagi desa-desa di Jawa Timur. Perubahan besaran anggaran membuat sejumlah rencana pembangunan yang telah dirancang bersama warga perlu ditata ulang dengan penuh kehati-hatian. Bagi para kepala desa, situasi ini menjadi perjalanan yang tidak ringan, namun tetap dijalani dengan rasa tanggung jawab.
Program yang lahir dari musyawarah desa sesungguhnya adalah cermin harapan warga. Ketika sebagian harus ditunda, para kepala desa berada pada posisi yang memerlukan kebijaksanaan, kesabaran, dan kejujuran dalam menyampaikan keadaan kepada masyarakat.
“Kami mencoba menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana dan terbuka. Kami ingin warga memahami bahwa ini bukan tentang niat yang berkurang, tetapi tentang ruang yang sedang menyempit, ” tutur seorang kepala desa dengan nada penuh kehati-hatian, Senin (19/1/2026).
Penyesuaian anggaran berdampak pada banyak sisi kehidupan desa—dari perbaikan jalan kecil yang sehari-hari dilalui warga, aliran irigasi yang menopang pertanian, hingga program pemberdayaan UMKM yang menjadi penyangga ekonomi keluarga. Semua itu membuat pemerintah desa harus memilih dan memilah, dengan tetap menempatkan kebutuhan warga sebagai pertimbangan utama.
Di tengah keterbatasan tersebut, kepercayaan masyarakat menjadi pegangan paling berharga. Kepala desa terus menjaga ruang dialog agar hubungan antara pemerintah desa dan warga tetap hangat, saling memahami, dan tidak terputus oleh keadaan.
“Kami percaya, keterbukaan adalah jalan untuk tetap bersama. Dalam kondisi apa pun, kami ingin warga merasa dilibatkan dan didengar, ” lanjutnya.
Ketika Aspirasi Desa Didengar dengan Hati
Kegelisahan yang dirasakan desa-desa itu kemudian mengalir kepada senator cantik Jawa Timur, Lia Istifhama. Sebagai wakil daerah di DPD RI, Lia menerima aspirasi para kepala desa tidak sekadar sebagai laporan, tetapi sebagai suara yang perlu didengarkan dengan empati.
Menurut Lia Istifhama, Dana Desa selama ini bukan hanya instrumen anggaran, melainkan penopang kehidupan sosial dan pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak pada desa perlu disikapi dengan kehati-hatian dan rasa keadilan.
“Apa yang disampaikan para kepala desa adalah kegundahan yang sangat manusiawi. Program itu disusun bersama warga, sehingga ketika harus tertunda, ada beban moral yang ikut dirasakan, ” ujar Lia dengan suara yang menenangkan, Selasa (20/1/2026).
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini juga mengingatkan bahwa desa memegang peran penting dalam menjalankan berbagai program nasional, mulai dari penanganan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, hingga layanan kesehatan dasar.
“Desa selalu hadir paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, kebijakan di tingkat pusat perlu benar-benar memahami ritme dan kemampuan desa, ” tuturnya lembut.
Sebagai wakil daerah, Lia Istifhama menyampaikan komitmennya untuk membawa suara desa ke ruang-ruang kebijakan, melalui mekanisme resmi di DPD RI dan komunikasi dengan kementerian terkait.
“Kita semua sedang berikhtiar. Dengan dialog yang baik dan saling memahami, kita berharap pembangunan desa tetap berjalan, meski langkahnya harus lebih pelan, ” pungkasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, desa-desa di Jawa Timur memilih untuk tidak menyerah. Dengan kebersamaan, keterbukaan, dan harapan yang terus dijaga, tahun 2026 diharapkan tetap menjadi ruang tumbuh—di mana pembangunan tidak selalu diukur dari cepatnya langkah, tetapi dari ketulusan niat dan keberlanjutan arah.
Updates. 
